Gubernur BI Buka Alasan Pede Hadapi Dampak Tapering

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ada tiga alasan yang membuatnya yakin dampak dari tapering atau pengurangan likuiditas The Fed tidak bakal seburuk taper tantrum yang terjadi pada 2013 silam.
Pertama, perihal komunikasi bank sentral AS yang lebih baik. Perry menilai komunikasi The Fed kepada investor, media, dan masyarakat sudah jauh lebih baik daripada 2013 silam.
Sehingga, ia menyebut masyarakat memahami dasar keputusan tapering dan dampaknya dapat diminimalisir. Dari komunikasi tersebut, ia menyebut yield obligasi AS jauh lebih terkendali.
Ia menyebut pada 2013 lalu, imbal hasil obligasi AS untuk 10 tahun sempat melonjak 3,5 persen. Sedangkan saat ini tidak terlihat kenaikan yield obligasi yang signifikan.
"Kesimpulan yang kami lihat, dengan komunikasi itu diperkirakan pengurangan likuiditas kemungkinan dimulai pada November dan berlanjut pada 2022 dan kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed fund rate di kuartal III 2022," jelasnya pada konferensi pers daring, Selasa (21/9).
Kedua, ia menyebut stabilisasi moneter dan makro ekonomi RI jauh lebih baik dari 2013 silam. Ia mengklaim koordinasi antara pihaknya dan otoritas keuangan serta pemerintah jauh lebih erat sehingga dampak tapering pun tak akan sehebat dulu.
Ia memberi contoh kebijakan sinergi BI dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi lewat quantitative easing.
BI mencatat telah menambah likuiditas di perbankan sebesar Rp122,30 triliun per 17 September 2021. Kemudian, BI juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp139,84 triliun per 17 September 2021.
Ketiga, Perry menilai ketahanan ekonomi RI sudah jauh lebih baik. Hal ini tercermin dari defisit transaksi berjalan (CAD) di level 0,6-1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan pada 2018 silam CAD ada di kisaran 3 persen terhadap PDB.
Kemudian, ia menyebut cadangan devisa Indonesia juga stabil melebihi US$144 miliar atau setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
"Langkah-langkah antisipasinya terus kami lakukan memonitor, melakukan stres test, dan langkah stabilisasi dan Kementerian Keuangan," pungkas Perry.
[Gambas:Video CNN]
(wel/age)
0 Response to "Gubernur BI Buka Alasan Pede Hadapi Dampak Tapering"
Post a Comment