Yahoo Hentikan Layanan Lokal di China

Jakarta, CNN Indonesia --

Raksasa teknologi Yahoo dilaporkan telah mencabut layanan di China pada Senin (1/11). Hal itu sebagai respons terkait ekosistem bisnis di Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Sebagai pengakuan atas lingkungan bisnis dan hukum yang semakin menantang di China, layanan Yahoo tidak akan dapat diakses dari daratan China mulai 1 November," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan.

Hengkangnya Yahoo dari daratan China mengikuti jejak Microsoft bulan lalu, yang mengumumkan bahwa telah menutup layanan LinkedIn di China.

Microsoft menyebut aturan kepatuhan negara menjadi salah satu alasan Microsoft pergi.

"Meskipun kami telah menemukan keberhasilan dalam membantu masyarakat China menemukan pekerjaan dan peluang ekonomi, kami belum menemukan peluang yang sama dalam aspek sosial yang lebih agar tetap mendapat informasi," kata senior vice president of engineering Mohak Shroff, dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut Shroff mengatakan pihaknya juga menghadapi lingkungan operasi yang jauh lebih menantang, serta persyaratan kepatuhan yang lebih banyak dari pemerintah China.

Microsoft telah membuat keputusan untuk menghentikan LinkedIn versi lokal di China saat ini. Padahal, LinkedIn merupakan platform media sosial yang menghubungkan individu profesional China dengan dunia global.

Namun, ini bukan kali pertama Yahoo 'hengkang' dari China. Belakangan Yahoo perlahan menarik layanan seperti email, hingga pusat penelitian dan pengembangan yang didirikan di Beijing.

Kepergian dari China disebut terjadi ketika negara tersebut memperingatkan perusahaan lokal untuk memperketat pengawasan keamanan data.

Hal itu merupakan buah dari adanya Undang-undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL), yang berlaku sejak Senin (1/11). Lewat aturan tersebut menjabarkan aturan dasar tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan dan disimpan.

Aturan itu juga menguraikan persyaratan pemrosesan data masyarakat oleh perusahaan yang berbasis di luar China, termasuk penilaian sertifikasi penilaian keamanan yang dilakukan oleh otoritas China, menurut laporan Wall Street Journal.

Perusahaan multinasional yang memindahkan informasi pribadi ke luar negeri juga disebut harus mendapatkan sertifikasi perlindungan data dari lembaga profesional, menurut aturan PIPL.

PIPL juga berlaku pada lembaga asing yang memproses data pribadi di luar negeri untuk tujuan menyediakan produk dan layanan kepada konsumen China, serta menganalisis perilaku konsumen China, menurut laporan ZD Net.

Pemerintah China sebelumnya mengatakan undang-undang baru itu diperlukan untuk mengatasi "kekacauan" data masyarakat oleh platform digital, yang mengumpulkan data pribadi secara berlebihan.

(can/fjr)

[Gambas:Video CNN]

Share this post